Get Adobe Flash player

Peta Kecamatan

Renja

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR : 180/     /KEP/421.013/2013

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA

KERJA (RENJA) KECAMATAN JABUNG

TAHUN 2014

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1       LATAR BELAKANG

 

Sejalan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam penyelenggaraan otonomi daerah lebih ditekankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta sudah barang tentu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kehidupan bernegara yang semakin terbuka tersebut, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan

Salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dengan penyusunan  Rencana Kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan hasil koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi  suatu prespektif bersama yang memungkinkan organisasi melangkah ke depan dengan suatu sikap untuk memenuhi  kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Perencanaan Kerja memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk menuntun Instansi Pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian setiap pelaku pembangunan akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai organisasi tersebut hingga lima tahun ke depan, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat lebih meningkatkan peran setiap pelaku dalam unit organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jabung ini didasarkan atas hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya untuk menjadi pedoman atau acuan pada program yang belum tercapai secara maksimal agar dicapai hasil yang optimal. Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 serta RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014. Dokumen rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Jabung yang memuat tentang :   Program dan kegiatan, Indikator kinerja,  Kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

1.2    LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah menggunakan landasan :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
  6. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4593);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E);
  13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D);

1.3    MAKSUD DAN TUJUAN

          Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jabung (Renja SKPD) Tahun 2014  :

  1. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2014;
  2. Memberikan arah dan tolok ukur keberhasilan pembangunan.
  3. Mengidentifikasikan perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan.

Dengan tujuan :

  1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan;
  2. Menjadi acuan bagi seluruh staf kecamatan karena memuat arah dan kebijakan program kecamatan jabung;
  3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan.  Menjamin efektifitas penggunaan sumber-sumber organisasi;
  4. Meningkatkan produktifitas kerja.

1.4       SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jabung  tersusun menjadi empat (4) bab yaitu :

BAB I     Pendahuluan

1.1.      Latar Belakang

1.2.      Landasan Hukum

1.3.      Maksud dan Tujuan

1.4.      Sistematika Penulisan

 

BAB II    Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan capaian Renstra SKPD

2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.   Review terhadap RKPD

2.5.   Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III   Tujuan dan Sasaran

3.1.      Telaah terhadap Kebijakan Nasional/ Daerah

3.2.      Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

 

BAB IV   Program dan Kegiatan

 

BAB V    Penutup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

            Evaluasi adalah merupakan tahapan akhir dari suatu perencanaan berguna untuk mengukur, menilai  dan menganalisa hasil tahapan suatu organisasi, sampai dimana tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai pelaksanaannya.

            Pada Tahun 2013 kecamatan Jabung melaksanakan 4 (empat) program kegiatan berupa :  Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Masing-masing program tersebut sudah terlaksana dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan target kinerja capaian Tahun 2010 dan realisasi target kinerja hasil program sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tingkat realisasi capaian program 100%.  Rekap hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Tahun 2012 di Kecamatan Jabung dapat dilihat pada tabel 2.1. (terlampir )

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

 Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan hasil capaian  target renstra mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2015 dengan target tiap tahunnya sebesar 20 %, realisasi capaian target renstra tersebut tercapai semuanya 100 % dengan proyeksi capaian untuk Tahun 2012 dan 2013 sebesar 20 %. Hasil pencapaian kinerja pelayanan SKPD kecamatan Jabung tersaji dalam tabel 2.2. (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

 Isu yang menjadi sentral tema bagi SKPD kecamatan khususnya di Kecamatan Jabung yang merupakan SKPD pelaksana misi Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 antara lain :

  1. Kecamatan Jabung sebagai daerah Agraris sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil, serta dominasi produk pertanian primer.
  2. Kondisi Infrastruktur utamanya jalan dan irigasi yang masih belum representatif baik secara kuantitas dan kualitas.
  3. Tingkat partisipasi bidang pendidikan yang masih perlu dipacu peningkatannya secara mutu.
  4. Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan sampai ke pelosok desa.
  5. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masih adanya 3 (tiga) Desa Tertinggal serta 1 (satu) Desa Sangat Tertinggal yang perlu dituntaskan.

2.4. Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD Tahun 2014 adalah  perubahan besaran pagu indikatif yang dibutuhkan  dalam Tahun 2014  yang disesuaikan dengan target capaian maupun hasil analisis kebutuhan, namun untuk setiap kecamatan pagu indikatif telah ditentukan besarnya sehingga tidak diperlukan untuk dilaksanakan review. Data terhadap Review rancangan awal RKPD secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 (terlampir).

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari berbagai usulan-usulan program dan kegiatan di masyarakat, akumulatif dari 15 (lima belas) desa se-Kecamatan Jabung, secara periodik tahunan dimanifestasikan secara formal dalam kegiatan Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya hasil sinkronisasi akumulatif per-kecamatan akan diselaraskan berdasarkan skala prioritas di tingkat Kabupaten Malang.

Untuk kegiatan Musrenbang Kecamatan Jabung telah dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2013 bertempat di pendopo Kecamatan Jabung. Adapun secara tupoksi pendataan hasil dari Musrenbang tersebut telah diakomodir oleh Badan/ Dinas/ Instansi terkait, dapat dilihat pada tabel 2.5 (terlampir).

 

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional/ Daerah

              Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  dalam masa pemerintahannya, telah bertekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tegaknya hukum, transparasi, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan (accountability). Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi dan dilaksanakan dapat mengurangi penyalagunaan kekuasaan dan korupsi.

              Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah Kecamatan Jabung dalam melaksanakan tugasnya melalui Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik  dengan melakukan pelayanan prima disegala bidang, untuk mencapai tujuan dimaksud ditempuh kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan peningkatan pendayagunaan SDM aparatur;
  2. Mendorong akuntabilitas instansi pemerintah;
  3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan pengaduan terhadap pelaksanaan pemerintahan;
  4. Meningkatkan pelayanan dibidang administrasi kependudukan;
  5. Meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Selanjutnya dalam hal kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Malang nomor 17 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan yang menjadi Wewenang Bupati kepada Camat. Beberapa diantaranya antara lain :

  1. Penetapan Pelaksana Tugas/ Pelaksana Harian (Plt/ Plh) Kepala Desa di Desa Jabung, Slamparejo, Sukopuro dan Taji terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tahun 2013 pada bulan April dan Juni.
  2. Pemberian Ijin Cuti kepada Kepala Desa Jabung, Slamparejo, Sukopuro dan Taji terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tahun 2013 bulan April dan Juni.
  3. Melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 7 (tujuh) desa pada bulan April dan sebanyak 8 (delapan) desa pada bulan Juli 2013.
  4. Menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) desa yaitu Gunungjati, Ngadirejo dan Taji pada tanggal 30 Juni 2013.
  5. Membuat dan melaksanakan jadual Musyawarah Desa (Musdes) program Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2013. Selanjutnya melaksanakan pembinaan administrasi pembuatan SPJ ADD bagi PTPKD dan Bendahara Desa serta mengikutsertakan Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa, Ketua LPMD dan Ketua BPD dalam kegiatan Pelatihan tentang Pengelolaan keuangan Desa oleh tingkat Kabupaten Malang.
  6. Dalam hal penyelesian permasalahan di tingkat desa (non litigasi) yang dimohonkan oleh desa adalah penyelesaian permasalahan tuntutan mundur oleh warga masyarakat kepada Kepala Dusun Busu Desa Slamparejo pada bulan Mei 2013.
  7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Malang yang selama ini telah dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Jabung.
  8. Penanganan awal terhadap kondisi Bencana Alam di Desa Taji pada bulan Maret 2013 bersama Muspika Jabung, dibantu oleh Brigif 19, Linud 502 dan Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Kemudian terkait hal Produk Unggulan Kecamatan Jabung yang menjadi ikon dari sekian banyak yang menjadi unggulan masing-masing desa yaitu produk susu segar dan olahan, industri rumah tangga berupa Aneka Kripik dan Camilan, serta hasil pertanian perkebunan berupa tebu dan singkong (On Farm Product).

3.2. Tujuan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jabung.

              Tujuan merupakan perwujudan dan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan   dalam kurun waktu satu tahun, adapun tujuan rencana kerja Kecamatan Jabung adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel dibidang pemerintahan, keamanan ketertiban, asset, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
  2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
  3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh jajaran instansi vertical maupun horizontal.

Sasaran rencana kerja kecamatan jabung :

  1. Terwujudnya pola koordinasi bidang ekonomi pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah;
  2. Terwujudnya sinergi dan kerjasama harmonis antar pemerintahan desa, dinas instansi terkait;
  3. Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan prosedur pelayanan standard;
  4. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

              Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Malang (MADEP MANTEB).

Kecamatan Jabung dalam fungsinya melaksanakan misi “Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis” yang telah ditentukan, pada Tahun 2014 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2014 berupa program, indikator kinerja dan kegiatan maupun pagu indikatif pendanaan maupun sumber pendanaan, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 (terlampir).

 

 

 

 

 

 

BAB V

PENUTUP

              Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2014 diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jabung serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang pada umumnya (MADEP MANTEB). Dalam rencana kerja ini hanya memuat sebagian kecil dari seluruh Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai koordinator pelaksana antara dinas/instansi dengan pemerintah desa serta pelayanan publik.

              Demikian Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2014 disusun semoga menjadi acuan dan pedoman untuk melaksanakan tugas pada Tahun 2014 mendatang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014.

 

BUPATI  MALANG

 

H. RENDRA KRESNA

 

Dua Bahasa